Menyelesaikan Masalah Bisnis Tanpa Pengadilan

Menyelesaikan Masalah Bisnis Tanpa Pengadilan

MENYELESAIKAN MASALAH BISNIS TANPA PENGADILAN
Oleh: Rillo Priyo Prambudi, Anggota Lembaga Kajian Keilmuan FHUI / Partner Resmi


Bisnis adalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan. Sayang, ada kalanya ketika pelaku usaha melakukan manuver-manuver bisnis tertentu untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, ia bertindak terlalu jauh sehingga merugikan mitranya. Kerugian di satu pihak ini sudah tentu dapat menyebabkan konflik antar keduanya.

Negosiasi adalah salah satu jalan keluar paling menguntungkan ketika terjadi konflik antarpebisnis. Karena dapat diupayakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa adannya keberatan atau beban yang berarti. Terlebih, hubungan bisnis akan berjalan lebih langgeng. Namun ketika negosiasi tidaklah menjadi penyelesaian yang dipilih oleh kedua belah pihak – karena tidak tercapainya kesepakatan, hukum Indonesia memiliki mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (setidaknya) dengan jalan mediasi dan arbitrase. Disebut alternatif karena tidak menggunakan lembaga peradilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh penengah yang disebut sebagai mediator, sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh penengah yang disebut sebagai arbiter. Pada prinsipnya, baik mediasi maupun arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Perbedaan dari peran pihak ketiga ini yakni pada mediasi ia berperan sebagai penengah sedang pada arbitrase ia berperan sebagai penentu.

Mediasi tidak mengharuskan adanya hasil yang bersifat final. Karenanya, ketika mediasi tidak melahirkan sebuah kesepakatan, maka para pihak biasanya akan melanjutkan perseteruannya di forum arbitrase atau peradilan perdata – termasukniaga. Forum arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan seperti perniagaan, perbankan, penanaman modal, dan sebagainya.

Seiring berkembangnya kompleksitas kegiatan bisnis, kini mulai berkembang forum-forum penyelesaian sengketa yang lebih spesifik kepada bidangnya masing-masing, seperti asuransi, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Kendati demikian, lembaga arbitrase yang paling umum digunakan jasanya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase yang pihaknya sama-sama di dalam negeri adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BANI.

Selain BANI, terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa yang cukup terkenal dan umum dipilih dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti SIAC di Singapura atau ICSID dan UNCITRAL. Pada prinsipnya tidak ada pengaturan yang menghendaki setiap perjanjian yang mengandung ketentuan arbitrase harus memilih forum arbitrase yang mana, namun memang akan lebih baik ketika pertimbangan untuk memilih forum arbitrase disesuaikan dengan kewarganegaraan dari salah satu atau kedua pihak, tempat dilaksanakannya perjanjian, atau tempat terdapatnya aset yang potensial disengketakan. Biaya-biaya juga adalah hal yang harus diperhitungkan. Arbitrase bisa menelan lebih banyak biaya karena acuan yang digunakan adalah nilai gugatan pada sengketa.

Satu lagi catatan penting yang penulis perlu sampaikan adalah, arbitrase dalam sebuah perjanjian bisa dibagi ke dalam dua klausul, yakni forum dan tata laksananya. Ketika perjanjian arbitrase sudah menetapkan siapa yang akan menjadi arbiter dan bukan merupakan sebuah instansi yang memiliki peraturan tata laksana arbitrase, maka para pihak harus menentukan tata laksana (model) arbitrase apa yang diterapkan. Berbeda halnya apabila sudah menunjuk sebuah badan yang memiliki peraturan tata laksana arbitrase, maka tidak perlu lagi menunjuk tata laksana arbitrase yang digunakan, dan karena tidak jelasnya dapat menyebabkan pembatalan ketentuan arbitrase dalam perjanjian tersebut.

Contoh yang benar

9.1. Sengketa yang muncul dari perkara ini akan diselesaikan oleh tiga orang arbiter yang akan ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa setelah timbulnya sengketa.

9.2. Arbitrase sebagaimana dimaksud pada poin 9.1 dilaksanakan menggunakan peraturan tata laksana arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia

atau

9.1. Sengketa yang timbul dari perkara ini akan diselesaikan dengan cata arbitrase pada Badan Arbirase Nasional Indonesia

Contoh yang salah

9.1. Sengketa yang timbul dari perkara ini akan diselesaikan dengan cara arbitrase pada Badan Arbirase Nasional Indonesia

9.2. Arbitrase sebagaimana dimaksud pada poin 9.1 dilaksanakan menggunakan peraturan tata laksana arbitrase dari SIAC


Untuk lebih memahami mengenai arbitrase, penulis menyarankan agar pembaca setidaknya menilik Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis juga senantiasa mendoakan pembaca dapat selalu menjalankan bisnis dengan lancar, tapi pastikan baik dalam mempersiapkan, menjalankan, maupun menyelesaikan sengketa pada kegiatan bisnis, pembaca berkonsultasi dengan ahli hukum terlebih dahulu, agar segalanya dapat dipastikan keabsahannya, kelancarannya, dan efisiensinya.

Sekarang memperoleh jasa hukum tidak lagi sulit dan mahal. Sudah ada Buatkontrak.com. Legaltech pertama di Indonesia yang memenuhi kebutuhan pembuatan dan peninjauan kontrak, pendirian CV/PT/Yayasan/PMA, perizinan (apapun termasuk ekspor), pendaftaran merek/hak cipta/paten, konsultasi, dan lain-lain. Segera akses www.buatkontrak.com, buat akun gratis. Atau hubungi kami melalui email: info@buatkontrak.com atau WA: +62 858 858 10545 atau telepon: +62 8777 2566 454.

Komentar

belum ada komentar

Silahkan Log In terlebih dahulu untuk memberikan komentar.

artikel terkait

Ketika memulai bisnis pertama kali memang terasa sangat sulit sekali ...

Thursday, 27 July 2017

Berbicara mengenai kemacetan di Ibu kota khususnya Jakarta memang tak ...

Monday, 28 August 2017